Saat ini keberadaan aplikasi transportasi online telah menjadi sorotan banyak orang. Baru - baru ini adalah aksi protes perusahaan taksi yang ditujukan kepada layanan taksi aplikasi Grab dan Uber. Untuk saat ini pemerintahpun mempunyai pertimbangan baru terkait dengan keberadaan layanan tranportasi berbasis aplikasi online ini.
Menteri Komunikasi dan informatika diantaranya beranggapan kalau pemeintah daerah bisa memanfaatkan data pribadi yang tersimpn pada layanan transportasi online tersebut.
Sumber gambar: e27
Rudiantara menyebutkan kebijakan ini dengan istilah data mining dan hal ini selanjutnya bukan langkah baru.
Kebijakan seperti ini telah dilakukan dinegara lain diantaranya adalah Kota Moskow, Rusia.
Beliau menjelaskan kalau pengendara taksi Uberi di Moskow harus memberikan data perjalanan kepada pemerintah setempat.
Menurut Ruantara, data ini bakal berdampak positif bagi peningkatan layanan masyarakat, terlebihnya data yang tersimpan di aplikasi tersebut sangatlah lengkap.
Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya bisa meminta data tersebut, dan selanjutnya data ini dapat digunakn sebagai dasar penentuan berbagai kebijakan daerah.
Dalam aplikasi GoJek pun sementara ini sudah dalam TOS ( Term of use ) terkait data pribadi para penggunanya.
Dalam poin 1.12 disebutkan bahwa para pengguna GoJek telah memberikan hak kepada pihak Gojek untuk bisa menggunakan data pribadi tersebut kepada penyedia layanan. Tak menutup kemungkinan pemerintahpun masuk dalam kategori Penyedia Laynana dalam Tos ini.
